Konsep Dan Aplikasi Pajak Penghasilan

Cara penghitungan pajak atas gula adalah dengan menjumlahkan penghasilan kotor yang diperoleh oleh industri gula serta dikurangi dengan biaya-biaya teratur yang ditanggung oleh pemerintah untuk setiap berat gula yang diproduksi. Selanjutnya, tarif pajak yang dikenakan adalah sebesar 30% dan bersifat progresif. Namun, perlu diperhatikan bahwa war revenue tax yang dikenakan atas penghasilan industri gula hanya dikenakan atas penghasilan yang melebihi three.000 guilder. Pemberlakuan war revenue tax hanya berlangsung sebentar, yaitu selama tiga tahun karena pada tahun 1919 pengenaan pajak ini resmi dihapus. Adapun jenis-jenis subjek pajak badan, yaitu korporasi, partnership yang bersifat terbatas, asosiasi, atau yayasan yang melakukan bisnis. Pajak Pendapatan 1908 dikenakan atas setiap penghasilan subjek pajak badan dengan tidak memperhatikan kewarganegaraan dari pemegang saham atau anggota yang berada dalam subjek pajak badan tersebut.

Penolakan atas konsep penghasilan psikis juga diutarakan oleh Haig yang menganggap bahwa konsep penghasilan psikis merupakan konsep yang tidak praktis untuk digunakan dalam pajak. Pertanyaan utama dalam tataran praktis mengenai definisi penghasilan adalah bagaimana penghasilan dapat diukur? Merespons hal ini, para ekonom kemudian membuat gagasan abstrak ini lebih praktis dengan melakukan pengukuran terhadap penghasilan. Terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan dalam pengukuran terhadap penghasilan, yaitu pengukuran subjektif dan pengukuran objektif. Sebagaimana diketahui, PPh memainkan peran penting dalam ekspansi penerimaan negara yang bersumber dari pajak.

Misal, CFC digunakan oleh WPDN untuk menunda pembayaran dividen dari luar negeri sehingga menunda pula pemajakan atas penghasilan dividen tersebut. Kondisi ini semakin menguntungkan apabila CFC didirikan di negara-negara yang dikategorikan sebagai negara tax haven. Hal ini disebabkan karena penghasilan tersebut akan dikenai pajak dengan tarif yang lebih rendah atau bahkan tidak dikenakan pajak sama sekali di negara tax haven tersebut. Meskipun demikian, dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan dalam penerapan sistem pajak territorial. Sebagaimana diketahui, sasaran utama dari sistem pajak territorial adalah membebankan pajak atas penghasilan yang diterima oleh WPDN di negara tempat WPDN melakukan kegiatan usaha.

Hal yang diperhatikan untuk mencegah pecah kongsi

Kelima, untuk memastikan sejumlah penghasilan tertentu yang seharusnya tidak dikenakan pajak bagi masyarakat menengah ke bawah. Berikut penjelasan lebih lanjut dari masing-masing jenis biaya pengurang penghasilan bruto di atas. Wajib pajak harus dapat menunjukkan ketentuan khusus dalam undang-undang yang memperbolehkan suatu biaya menjadi biaya pengurang penghasilan bruto. Perlu dicatat bahwa pengecualian objek pajak sebagaimana dijabarkan dalam Tabel 7.6 di atas masih mengikuti sistem yang berlaku pada masa kolonial Belanda sehingga beberapa di antaranya tidak relevan untuk diterapkan pada masa kini.

Namun, tetap saja sampai saat ini belum terdapat definisi penghasilan yang dapat diterima oleh seluruh kalangan. Akhirnya, dengan diterbitkannya buku ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam membangun dan mengembangkan dunia pajak di tanah air untuk tujuan Pajak Kuat Indonesia Maju. Saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca tentunya sangat kami harapkan. Tujuan diterbitkannya buku ini adalah untuk memberikan panduan dan pemahaman kerangka konseptual mengenai dasar-dasar PPh beserta aplikasinya. Dengan bersumber dari kajian ilmiah dan sumber referensi terpercaya serta latar belakang penulis yang pernah mengikuti kuliah dan kursus PPh di mancanegara, buku ini dapat menjadi pijakan kita dalam memahami konsep PPh secara utuh.