Konsep Dan Aplikasi Pajak Penghasilan

Pertama, adanya aturan mengenai time check untuk penentuan subjek pajak orang pribadi dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri atau tidak. Selanjutnya, Ordonansi Pajak Pendapatan 1932 menyatakan bahwa subjek pajak orang pribadi yang berdomisili atau berkedudukan di luar The Netherlands Indies kurang dari satu tahun akan tetap dipertimbangkan sebagai subjek pajak dalam negeri. Tahun 1920 dianggap sebagai tahun unifikasi jenis dan tarif pajak dengan diperkenalkannya General Income Tax, yaitu ordonansi pajak pendapatan yang diperbaharui melalui reformasi pajak tahun 1920. [newline]Dasar pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh secara tidak reguler berasal dari rata-rata penghasilan yang diperoleh selama tiga tahun terakhir.

PPh Pasal 26 mengatur kebijakan mengenai pajak yang berhubungan dengan wajib pajak luar negeri dari Indonesia, selain BUT di Indonesia. Secara umum, PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pusat maupun daerah, sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Atas pajak penghasilan yang terutang dilunasi oleh wajib pajak sendiri atau self assessment system dengan cara pembayaran setiap bulan. Adapun besarnya pembayaran PPh setiap bulan tersebut dihitung berdasarkan jumlah realisasi biaya pembuatan atau perakitan barang setiap bulannya tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku. Untuk penghitungan PPh terutang menggunakan norma penghitungan khusus, penghasilan neto bagi wajib pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri ditetapkan sebesar 6% dari peredaran bruto. Dengan demikian, besarnya tarif PPh final untuk perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri adalah 2,64% dari peredaran bruto.

Adapun pengertian kohir, yaitu dokumen yang memuat daftar piutang pajak yang dimiliki oleh fiskus. Sementara itu, terkait dengan ekonomis, pajak perseroan dibebankan secara langsung kepada perseroan sebagai wajib pajak. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan waktu, Kongres menggantikan IRC 1939 dengan IRC 1954. IRC 1954 merevisi perlakuan PPh atas kemitraan, belief, perkebunan, anuitas, dan distribusi keuntungan yang diperoleh perusahaan kepada pemegang sahamnya.

Hal yang diperhatikan untuk mencegah pecah kongsi

Salah satu konsekuensi dari penerapan sistem pajak worldwide adalah penghasilan yang bersumber dari luar negeri yang diperoleh oleh WPDN akan dikenakan pajak di negara domisili ketika penghasilan tersebut diterima oleh WPDN tersebut. Sementara itu, pajak yang dibayar pada tingkat perseroan seluruhnya dikreditkan dari pajak yang harus dibayar oleh orang pribadi sebagai pemegang saham perseroan tersebut. Dengan demikian, berdasarkan sistem integrasi penuh ini, laba usaha dari suatu perseroan tidak dibedakan dengan penghasilan modal , seperti bunga dan sewa atau penghasilan dari pekerjaan , seperti gaji dan upah. Berubahnya sistem pajak dari worldwide ke territorial tidak hanya memberikan dampak positif terhadap investasi luar negeri UK, tetapi juga dampak negatif. Dampak positif tercermin dari adanya peningkatan investasi UK ke negara-negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah dibanding UK. Ini dibuktikan dengan adanya kenaikan investasi UK di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah dari 15% sejak dilakukannya reformasi sistem pajak.

Dalam sistem MPS dan MPO ini, wajib pajak ditempatkan sebagai peran utama dalam penghitungan dan pembayaran pajak.Tujuannya tidak lain agar pemungutan bisa berjalan secara intensif dan efektif. Selain PPh badan, TCJA juga merevisi struktur PPh Orang Pribadi terutama dengan menurunkan tarif tertinggi dan meningkatkan nilai batasan penghasilan di kelompok penghasilan tertinggi. Revisi tersebut dinilai lebih menguntungkan masyarakat di kelompok penghasilan 20% teratas dan merupakan ciri khas dari Republikan yang condong kepada kelompok masyarakat kaya. Berdasarkan paparan di atas, pemerintah federal memungut PPh berdasarkan ITAA 1936 yang memuat sebagian ketentuan-ketentuan undang-undang PPh federal. Meski demikian, aturan-aturan yang dimuat dalam ITAA 1936 belum dapat menyelesaikan bentuk-bentuk penghindaran pajak.