Ingin Mendirikan Perusahaan Teknologi? Perhatikan Hal Ini

Prinsip kesetaraan negara akan menghalangi negara penerima untuk mengenakan pajak terhadap dana yang dikontribusikan oleh negara-negara anggota dan organisasi swasta kepada IGOs tersebut. Berdasarkan ketiga pasal dalam Konvensi Wina 1961, dapat disimpulkan bahwa negara penerima harus memberikan pembebasan pajak kepada diplomat beserta rombongannya selama mereka melaksanakan tugas kenegaraannya. Namun, perlu diperhatikan bahwa terdapat dua syarat yang harus dipenuhi terkait dengan ketentuan dalam ketiga pasal tersebut. Selanjutnya, Blessing dalam bukunya yang berjudul Tax Planning for International Mergers, Acquisitions, Joint Ventures and Restructuring menjelaskan apa yang dimaksud dengan three way partnership.

Penetapan lokasi usaha sebagai tempat dibebankannya pajak tidak terlepas dari asumsi bahwa lokasi usaha mencerminkan tempat penghasilan bersumber. Namun, dalam period globalisasi saat ini, menentukan lokasi usaha dari suatu perusahaan merupakan sesuatu yang sangat kompleks. Salah satu alasannya, seringkali kegiatan usaha dilakukan di lebih dari satu yurisdiksi atau negara sehingga akan sangat sulit menentukan tempat pengenaan pajak. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Avi-Yonah, Sartori, dan Amrian, negara yang menganut sistem pajak territorial akan mengenakan pajak terhadap semua individuals (baik berstatus wajib pajak dalam negeri maupun wajib pajak luar negeri ). Namun, pengenaan pajak tersebut dibatasi hanya atas penghasilan yang bersumber dari negara tersebut.Artinya, dalam sistem pajak territorial, hanya penghasilan yang bersumber dari dalam negeri yang dikenai pajak secara efektif. Secara umum, negara tempat penghasilan diperoleh memiliki hak pemajakan pertama atas suatu penghasilan.

Pada dasarnya, ketentuan peraturan perundang-undangan PPh di Indonesia mengatur bahwa semua biaya yang berhubungan langsung dengan suatu penghasilan, dapat dikurangi dari penghasilan bruto. Namun, terdapat pengecualian atas ketentuan ini, yaitu biaya, beban, atau pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Adapun pengecualian suatu biaya, beban, atau pengeluaran yang dilakukan wajib pajak dapat menjadi pengurang atau tidak mempunyai pertimbangannya sendiri yang diatur dalam undang-undang. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, yang lazimnya merupakan biaya sehari-hari yang pengeluarannya berulang-ulang. Saat berlakunya sistem PPh yang ditandai dengan diterbitkannya UU No.7/1983, terjadi beberapa perubahan terkait dengan biaya pengurang penghasilan bruto.

Pendekatan lainnya adalah dengan menerapkan pengampunan pajak atas repatriasi penghasilan luar negeri yang dilakukan oleh WPDN China. Pendekatan ini dapat dipertimbangkan apabila isu penangguhan pajak kian meningkat seiring meningkatnya investasi luar negeri China. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Li Liu, dampak dari perubahan sistem pajak UK dari worldwide ke territorial dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi investasi dalam negeri dan luar negeri.Berikut penjelasannya. Selain melakukan investasi di Irlandia, WPDN UK tersebut ternyata juga menanamkan modalnya di Prancis. Diketahui bahwa tarif PPh badan yang berlaku di Prancis lebih tinggi dibandingkan di UK, yaitu sebesar 35%. Akibatnya, ketika penghasilan dari investasi di Prancis tersebut direpatriasi ke UK, penghasilan tersebut tidak akan dikenai pajak di UK.

Hal yang diperhatikan untuk mencegah pecah kongsi

Sebagai contoh, kompensasi kerugian atas transaksi keuangan hanya diperbolehkan terhadap keuntungan yang diperoleh dari transaksi keuangan tersebut di masa mendatang. Oleh karena itu, secara tidak langsung, konsep ring fencing berkaitan pula dengan prinsip simetri dalam sistem pajak. Apabila dalam jumlah laba yang dipungut di Indonesia juga termasuk laba yang diperoleh di luar negeri dan di luar negeri laba tersebut sudah dikenakan pajak, pajak yang dibayar di luar negeri tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Sebelum terjadinya reformasi menyeluruh terhadap aturan sistem pajak di Indonesia pada tahun 1984, ketentuan khusus mengenai biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat ditemui pada Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944. Pengetahuan akan ketentuan dalam ordonansi ini menjadi penting karena jenis-jenis biaya inilah yang menjadi bentuk awal dari ketentuan yang berlaku sekarang. Jadi, kalau biaya itu tidak untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenai pajak, biaya itu tidak boleh mengurangi penghasilan bruto lain dalam menghitung penghasilan kena pajaknya.

Namun, di Austria, pengecualian PPh hanya berlaku bagi lembaga amal yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan dan penelitian. Sesuai dengan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa di AS, lembaga pendidikan yang bukan merupakan subjek pajak hanya lembaga pendidikan yang bertujuan untuk menjalankan kegiatan pendidikan. Sementara itu, lembaga pendidikan yang menjalankan kegiatan di luar kegiatan pendidikan, tidak dapat dikecualikan sebagai subjek pajak sehingga setiap penghasilan yang diterimanya akan dikenai pajak. Sebagai contoh, otoritas pajak di AS mengenakan pajak bagi universitas negeri maupun universitas swasta yang kegiatannya tidak bertujuan untuk bidang pendidikan. Contoh kedua, suatu lembaga mendirikan bangunan yang digunakan untuk tujuan pendidikan, tetapi lembaga tersebut juga menyewakan bangunannya dalam waktu tertentu untuk digunakan pada kegiatan lain, yaitu rumah asrama bagi mahasiswa selama musim panas.

Salah satu contoh biaya yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto karyawan adalah biaya pelatihan. Syaratnya, pelatihan tersebut harus dilakukan dalam rangka meningkatkan keterampilan yang karyawan miliki maupun untuk memenuhi standar yang ditetapkan pemberi kerjanya. Dengan demikian, karyawan tersebut akan mampu mempertahankan pekerjaan serta statusnya di tempat kerja. Semakin banyaknya badan luar negeri yang sejak 1920 menanam modalnya dan berusaha di Indonesia, menimbulkan berbagai masalah dalam bidang yuridis-fiskal. Ini menyebabkan perlu adanya ketentuan-ketentuan tersendiri untuk memajaki badan-badan usaha.

Penerapan twin earnings tax dinilai melanggar prinsip keadilan horizontal karena dua wajib pajak dengan kemampuan membayar pajak yang sama dapat dikenakan pajak secara berbeda. Penerapan tarif pajak yang bersifat tetap atas penghasilan modal dapat menghambat terjadinya capital outflow. Bahkan, dalam keadaan tertentu, dapat menarik masuknya modal ke dalam negeri yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan atas produk domestik bruto , perluasan foundation pajak, serta peningkatan dalam penerimaan pajak. Pemotongan PPh last atas penghasilan modal umumnya diterapkan oleh negara yang menganut sistem twin earnings tax. Setelah menetapkan penghasilan yang dikenai pajak, tugas selanjutnya adalah menentukan bagaimana pengenaan pajak atas penghasilan-penghasilan tersebut.