Berkampanye Tanpa Mengabaikan Tugas Negara

Selanjutnya, meskipun CFC rules di Indonesia telah dirancang sedemikian rupa, ketentuan ini ternyata masih menyisakan loophole bagi WPDN untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Loophole tersebut tercipta karena aplikasi CFC guidelines di Indonesia bersifat terbatas, yaitu hanya diterapkan atas penghasilan dari penyertaan modal WPDN pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek . Artinya, apabila penghasilan dari penyertaan modal tersebut berasal dari badan usaha di luar negeri yang berstatus terbuka atau terdaftar di bursa efek , CFC rules tidak dapat diberlakukan.

Dari sudut pandang ini, Indonesia agaknya tidak perlu melakukan transisi ke arah sistem territorial. Di Indonesia sendiri, informasi yang valid mengenai perilaku firm inversion, restrukturisasi usaha, maupun perubahan standing domisili perusahaan induk memang tidak tersedia, tetapi bukan berarti indikasi tersebut tidak ada. Akan tetapi, standing Indonesia sebagai capital importing nation agaknya mengindikasikan bahwa praktik ini tidak sebanyak di keempat negara OECD yang melakukan transisi sistem seperti dijelaskan sebelumnya. Perlu diperhatikan bahwa perdebatan mengenai arah reformasi pajak hendaknya tidak disederhanakan sebagai alat untuk menciptakan daya saing.

CFC rules digunakan untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak dengan menggunakan skema CFC. Umumnya, WPDN yang memiliki kontrol terhadap perusahaan di luar negeri dengan persentase kepemilikan saham lebih atau sama dengan 50% dapat memanfaatkan metode CFC dengan menahan dividen yang dimilikinya di luar negeri sehingga dividen yang didapatkan oleh WPDN tidak dikenakan pajak di Indonesia. Jumlah tertentu yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan PPh yang terutang atas penghasilan kena pajak, paling tinggi sebesar PPh yang terutang tersebut. Pada tahap ini, pendekatan yang lebih tepat untuk digunakan dalam mengatasi isu-isu pemajakan di China adalah mengubah penerapan KPLN menjadi metode participation exemption dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara China dengan negara tertentu.

Hal yang diperhatikan untuk mencegah pecah kongsi

Selain itu, sebagai konsekuensi dari penyusutan yang dilakukan terhadap pengeluaran, saat penyusutan dikaitkan dengan saat pengeluaran dilakukan. Dengan kata lain, saat penyusutan tidak ditentukan pada saat mulai dipergunakannya alat perusahaan yang bersangkutan. Biaya-biaya ilegal seperti biaya untuk suap, tidak boleh menjadi pengurang dalam menghitung PPh. Penyusutan umumnya dilakukan untuk pengeluaran yang diperuntukkan bagi aset berwujud, seperti bangunan, pabrik, mesin, dan lain sebagainya.

Oleh karena pemotongannya tidak ultimate, pajak yang telah dipotong tersebut dapat menjadi kredit dalam menghitung besarnya pajak terutang pada akhir tahun dari karyawan yang bersangkutan. Selain itu, semua karyawan yang penghasilannya melebihi PTKP diharuskan untuk mengisi dan melaporkan SPT. Misal, tarif progresif atas penghasilan dari pekerjaan ditetapkan sebesar 5% untuk penghasilan sampai dengan Rp50 juta . Dengan demikian, tarif tetap yang dikenakan atas penghasilan modal juga ditetapkan sebesar 5%. Meskipun demikian, definisi dan konteks yang menyertai penyebutan pajak ultimate tersebut belum bisa menjelaskan mengenai konsep dan filosofi atas PPh ultimate. Penjelasan yang memadai tentang justifikasi dari pengenaan PPh last belum tersedia.